Informasi

Segala Pengurusan Kepegawaian Tidak Dipungut Biaya Apapun...; Melayani Dengan Peduli Ikhlas dan Bertanggung Jawab Melayani Dengan Peduli Ikhlas dan Bertanggung Jawab Visi BKN : Menjadi Pembina dan Penyelenggara Manajemen Kepegawaian yang Profesional dan Bermartabat Segala Pengurusan Kepegawaian Tidak Dipungut Biaya Apapun...; Segala Pengurusan Kepegawaian Tidak Dipungut Biaya Apapun...; Melayani Dengan Peduli Ikhlas dan Bertanggung Jawab Melayani dengan Peduli, Iklas dan Bertanggungjawab ... ;
Selasa, 27 Februari 2018 - 10:00:07 WIB

Pra Lahirnya PP Gaji, Instansi Daerah Dituntut Kesiapannya Menyusun Evajab


Diposting oleh : Teamweb
Kategori: Kepegawaian - Dibaca: 699 kali

Pra Lahirnya PP Gaji, Instansi Daerah Dituntut Kesiapannya Menyusun Evajab
Untuk menyambut lahirnya peraturan pemerintah tentang gaji PNS serta menyegarkan kembali pengetahuan dari para pengelola kepegawaian di daerah terkait penyusunan evaluasi jabatan (evajab), Direktorat Kompensasi ASN bekerja sama dengan Kanreg I BKN Yogyakarta menyelenggarakan workshop tata cara penyusunan evaluasi jabatan. Kegiatan yang diselenggarakan selama tiga hari mulai Senin – Rabu (26-28/02 2018) ini bertempat di Aula Kanreg I BKN. Hadir sebagai narasumber Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian (PMK) BKN Haryomo Dwi Putranto, Direktur Kompensasi ASN Aswin Eka Adhi, serta para pejabat baik dari BKN Pusat maupun kantor regional. Workshop diikuti 84 peserta dari 42 Kab/Kota se wilayah kerja Kanreg I BKN.
 
Meskipun telah diatur sejak lama perihal kegunaan dan tata cara penyusunan, namun hingga saat ini belum dirasakan adanya perkembangan yang signifikan mengenai implementasi dari evajab. Kebijakan penerapan evajab sejauh ini baru diterapkan pada instansi vertikal sebagai konsekuensi dari agenda reformasi birokrasi yang dijalankan. Adanya pemberian tunjangan kinerja pada instansi vertikal mewajibkan masing-masing instansi untuk menyusun dokumen evajab terhadap seluruh jabatan yang dimiliki organisasi. Jika tidak, maka program pemberian tunjangan kinerja tidak dapat dijalankan.
 
Direktur Kompensasi ASN Aswin Eka Adhi menyatakan, workshop di Jogja ini merupakan kegiatan pertama dari seluruh rangkaian agenda yang akan dilakukan oleh Direktorat Kompensasi ASN. Hal ini sebagai bagian dari upaya mematangkan konsep evajab serta penetrasi implementasi evajab yang tidak hanya berlaku pada lembaga vertikal melainkan pula pemerintah daerah. “Tujuan dari workshop evajab ini adalah untuk diperoleh pemahaman yang sama bagi pengelola kepegawaian di daerah, terlebih juga supaya mereka lebih mampu dan ahli dalam menyusun. Target kami minimal ada contoh yang bisa kami bawa untuk dilakukan klarifikasi” Ungkap Aswin.
 
Sementara itu Deputi Bidang PMK Haryomo Dwi Putranto menyatakan, sesuai dengan amanat yang tertuang dalam UU ASN gaji sudah tidak didasarkan lagi pada golongan ruang dan masa kerja tetapi didasarkan pada jabatan yang ampu seseorang. Sementara untuk dapat menghitung besaran gaji yang didasarkan pada jabatan dibutuhkan suatu analisa yang disebut sebagai evajab.
 
Tahun 2003 BKN telah mengeluarkan panduan dalam penyusunan evajab yaitu melalui KepKa BKN Nomor 46B Tentang Pedoman Penyusunan Evaluasi Jabatan. Namun, pada waktu itu eksekusi dari evajab belum begitu nampak. Job value belum terakomodir sebagai bagian dari peningkatan karir maupun pemberian tunjangan kinerja. Pada UU ASN, fungsi dari evajab mulai terlihat dimana tidak terbatas hanya untuk kepentingan penggajian semata melainkan juga untuk pembinaan karir pegawai.
 
Deputi PMK juga menyinggung soal mengapa dalam PP No.11 tahun 2017 belum menyentuh terkait dengan pangkat maupun gaji. Menurutnya, hal ini sengaja dilakukan karena kedua entitas tersebut (pangkat dan gaji) adalah bersifat melekat dan saling mempengaruhi sehingga nantinya akan diatur melalui peraturan pemerintah (PP) tersendiri. 
 
“Karena soal gaji ini sesuatu hal yang sangat sensitif yang dalam pembahasannya melibatkan banyak lembaga, maka terkait dengan pangkat akan diatur dalam PP tersendiri. Saat ini kita sedang mematangkan konsep sehingga nantinya dapat diterima oleh seluruh pihak” Jelas Haryomo. Ditambahkannya, sebelum PP tentang gaji keluar, maka keberadaan dari pangkat PNS dinyatakan masih tetap berlaku baik untuk keperluan kenaikan pangkat maupun jabatan.
 
Saat disunggung apakah evajab ini bersifat wajib untuk setiap instansi? Haryomo menyatakan bahwa evajab merupakan salah satu dokumen yang harus dipenuhi untuk kepentingan reformasi birokrasi, meskipun pada lembaga tersebut belum diberlakukan adanya tunjangan kinerja. Jika nantinya PP tentang gaji sudah dikeluarkan pemerintah, maka bagi instansi yang belum memiliki dokumen evajab kemungkinan akan diwajibkan untuk tetap menggunakan skenario penggajian model yang lama.