Informasi

Segala Pengurusan Kepegawaian Tidak Dipungut Biaya Apapun...; Melayani Dengan Peduli Ikhlas dan Bertanggung Jawab Melayani Dengan Peduli Ikhlas dan Bertanggung Jawab Visi BKN : Menjadi Pembina dan Penyelenggara Manajemen Kepegawaian yang Profesional dan Bermartabat Segala Pengurusan Kepegawaian Tidak Dipungut Biaya Apapun...; Segala Pengurusan Kepegawaian Tidak Dipungut Biaya Apapun...; Melayani Dengan Peduli Ikhlas dan Bertanggung Jawab Melayani dengan Peduli, Iklas dan Bertanggungjawab ... ;
Senin, 05 Februari 2018 - 11:43:02 WIB

Ketentuan Bagi ASN Yang Suami Atau Istrinya Maju Dalam Pilkada, Pileg, Maupun Pilpres


Diposting oleh : Teamweb
Kategori: Kepegawaian - Dibaca: 599 kali

Ketentuan Bagi ASN Yang Suami Atau Istrinya Maju Dalam Pilkada, Pileg, Maupun Pilpres

Polemik terkait dengan status Aparatur Sipil Negara (ASN) yang suami atau istrinya menjadi Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota Legislatif (Caleg) dan Calon Presiden/Wakil Presiden akhirnya mulai ada titik terang. Pemerintah telah merespon dinamika yang ada dengan dikeluarkannya surat edaran bagi para suami/istri yang akan mendampingi pasangannya maju dalam pemilihan umum. Melalui Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor: B/36/M.SM.00.00/2018 tanggal 02 Februari 2018, dinyatakan bahwa suami atau istri dapat mendampingi suami atau istrinya selama tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018, Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019, dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, dalam beberapa hal.

Pertama, mendampingi pasangannya saat pendaftaran di KPUD dan saat perkenalan kepada pers/masyarakat. Kedua, menghadiri kegiatan kampanye, namun tidak boleh terlibat secara aktif dalam pelaksanaan kampanye. ASN tersebut juga tidak boleh memakai atribut instansinya, atribut partai atau atribut Pasangan Calon (Paslon). ASN yang suami atau istrinya menjadi Paslon juga boleh foto bersama Paslon dengan catatan tidak diperbolehkan mengikuti simbol tangan atau gerakan yang dipergunakan sebagai bentuk keberpihakan/dukungan.

Lebih lanjut diatur bahwa bagi ASN yang akan mendampingi suami atau istrinya berkampanye dalam Pilkada Serentak 2018, Pileg 2019 dan Pilpres 2019, wajib mengambil Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN). Hal itu untuk menjaga netralitas serta untuk menghindari penggunaan fasilitas negara. Selain itu, juga untuk mencegah adanya keputusan atau tindakan dapat yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Bagi ASN yang tidak mengindahkan tersebut akan dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam Surat MenPANRB tersebut belum dijelaskan secara detil jenis maupun bentuk hukuman disiplin yang dimaksud. (Rdl)