Informasi

Segala Pengurusan Kepegawaian Tidak Dipungut Biaya Apapun...; Melayani Dengan Peduli Ikhlas dan Bertanggung Jawab Melayani Dengan Peduli Ikhlas dan Bertanggung Jawab Visi BKN : Menjadi Pembina dan Penyelenggara Manajemen Kepegawaian yang Profesional dan Bermartabat Segala Pengurusan Kepegawaian Tidak Dipungut Biaya Apapun...; Segala Pengurusan Kepegawaian Tidak Dipungut Biaya Apapun...; Melayani Dengan Peduli Ikhlas dan Bertanggung Jawab Melayani dengan Peduli, Iklas dan Bertanggungjawab ... ;
Jumat, 29 Agustus 2014 - 07:12:21 WIB
SOSIALISASI PENILAIAN KINERJA PEGAWAI BERDASARKAN UU ASN
Diposting oleh : ridlowi
Kategori: Kepegawaian - Dibaca: 8519 kali

Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) secara resmi telah disahkan pada awal tahun 2014 yang lalu oleh DPR namun tugas berat telah menanti pemerintah guna menyusun peraturan pelaksanaannya. Sedikitnya terdapat 12 rancangan peraturan pemerintah (yang kemudian belakangan dipadatkan menjadi 6 rancangan PP).

Terdapat beberapa esensi pokok yang terkandung dalam UU ASN yakni bagaimana mewujudkan semua jabatan yang ada pada instansi pemerintah sebagai sebuah profesi ASN yang akan memperkuat eksistensi dari para aparatur, memantapkan peran 4,5 juta PNS sebagai perekat NKRI, menciptakan ASN yang bersih dari intervensi politik,meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan, membangun sistem informasi manajemen kepegawaian yang akuntabel, menerapkan sistem penggajian skala tunggal, menciptakan kinerja PNS dan mengimplementasikan merit system.

Dua esensi terakhir setidaknya yang menjadi prinsip dasar dari UU ASN. Merit system merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, maupun kondisi kecacatan. Untuk itu, pengembangan sistem meritokrasi dalam kebijakan dan manajemen ASN akan selalu mencerminkan sebuah tatanan dan kondisi dimana seleksi dan promosi dilakukan secara adil dan kompetitif, manajemen SDM berjalan secara efektif dan efisien, pegawai terlindungi dari intervensi politik, serta standar penggajian, reward dan punishment yang berbasis kinerja.

Terakait dengan penilaian kinerja, dalam pasal 75 UU ASN disebutkan bahwa penilaian kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier. Penilaian kinerja didasarkan pada perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau satuan organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku dari PNS itu sendiri secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.

Sejak 2011 pemerintah telah mengeluarkan PP Nomor 46 yang ditindak lanjuti dengan Perka BKN Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS. Sebelumnya, prestasi kerja masih terjebak pada formalitas belaka. Penilaian prestasi kerja tidak menggambarkan secara nyata prestasi kerja seorang PNS sehingga tidak bersifat transparan. Pemerintah berusaha melakukan pembenahan tentang penilaian prestasi kerja PNS yang lebih terukur dengan adanya target dan realisasi. Dengan adanya PP Nomor 46 Tahun 2011 diharapkan PNS akan semakin profesional dan akuntabel, sehingga pelayanan akan semakin mendekati harapan.

Mulai tahun 2015 nanti, setiap usul kenaikan pangkat yang masuk ke BKN sudah harus melampirkan hasil penilaian SKP tahun 2014 sebagai syarat administratif. Untuk itu, upaya perhatian dan penetrasi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara dalam melakukan asistensi harus terus dilakukan. Upaya asistensi baik dalam hal penyusunan maupun evaluasi kegiatan harus terus dilakukan salah satunya dengan kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan pada Selasa (19/8) di ruang Aula Kanreg I BKN Yogyakarta. Acara ini diikuti perwakilan dari Badan Kepegawaian Daerah dan juga instansi vertikal se-wilayah kerja Jawa Tengah dan DIY.

Hadir dalam kegiatan tersebut Deputi Bidang Mutasi ASN M Koespriyo Murdono, Deputi Bidang Pembinaan Manajemen ASN Yulina Setiawati serta Kepala Kanreg I BKN Purwanto. Kegiatan sosialisasi ini dimaksudkan sebagai wahana menyamakan persepsi terkait dengan mekanisme penilaian kinerja yang mulai 2015 nanti setiap pengajuan kenaikan pengkat sudah harus digunakan.

Dalam acara sosialisasi Perka Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sasaran Kerja Pegawai tersebut juga diperkenalkan aplikasi SKP yang tentunya akan sangat membantu bagi para pegawai dalam mendokumentasikan butir-butir kegiatan yang telah dikerjakan, serta nantinya dapat tersusun secara otomatis menjadi laporan SKP sesuai dengan rumusan yang ada. Aplikasi SKP ini nantinya akan digabungkan kedalam sistem SAPK sehingga dapat lebih cepat dan mudah dalam proses usul kenaikan pangkat.

Penilaian prestasi kerja PNS terdiri atas dua unsur yakni sasaran kerja pegawai (SKP) dan perilaku kerja. SKP bobotnya 60%, sementara Perilaku Kerja memiliki bobot 40%. Salah satu hal pokok yang membedakan antara SKP dengan mekanisme DP3 sebelumnya yakni dengan adanya pelimpahan kewenangan dalam penilaian dimana pejabat penilai tidak lagi secara penuh dipegang oleh Pejabat Pembina Kepegawaian tetapi diturunkan kepada pejabat atasan langsung.

Dalam UU ASN yang berkenaan dengan pengaturan Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) juga diatur bahwa bagi PPT yang tidak mampu mencapai SKP yang telah ditetapkan, maka akan diberikan masa peninjauan selama 6 bulan. Jika dalam waktu 6 bulan tidak mampu mencapai SKP yang ditetapkan maka dilakukan uji kompetensi apakah masih layak untuk menduduki jabatan tersebut ataukah harus dipindahkan.

 

Hal lain yang menjadi semangat dari penilaian kinerja PNS melalui pendekatan SKP sesuai dengan UU ASN yaitu bahwa setiap hasil penilaian kinerja PNS wajib disampaikan kepada Tim Penilai Kinerja. Hasil penilaian kinerja ini digunakan untuk menjamin objektivitas dalam pengembangan PNS, dan dijadikan sebagai persyaratan dalam pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, dan promosi, serta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. Hingga saat ini rancangan peraturan pemerintah mengenai penilaian kinerja ini masih dalam pembahasan pemerintah. (Rdl)